Ngamuk Honor Belum Cair, Influencer dan Pekerja Propaganda Gugat Israel

Jaringan pemengaruh media sosial atau influencer beserta pekerja kampanye propaganda Israel kini berbalik arah menyerang pihak yang menyewa jasa mereka. Direktorat Diplomasi Publik Nasional Israel secara resmi menghadapi rentetan gugatan hukum akibat honor pekerjaan yang tak kunjung dibayarkan sejak meletusnya perang pada Oktober 2023 lalu.

Gugatan massal ini diajukan oleh berbagai elemen, mulai dari sejumlah perusahaan produksi swasta, kontraktor independen, hingga para kreator konten di media sosial. Total tuntutan yang dilayangkan kepada lembaga negara tersebut ditaksir mencapai angka miliaran rupiah. Para pekerja ini sebelumnya direkrut secara khusus untuk menyebarkan narasi pemerintah Israel di berbagai platform digital dan menggalang opini publik di kancah internasional.

Ironisnya, krisis pembayaran atau penunggakan gaji ini terjadi persis di saat pemerintah Israel diketahui baru saja mengucurkan dana dalam jumlah fantastis. Laporan menyebutkan bahwa terdapat tambahan anggaran hingga triliunan rupiah yang dialokasikan khusus untuk menyokong operasi diplomasi publik dan memperkuat kampanye narasi mereka di tengah memanasnya konflik geopolitik. Anggaran besar tersebut berbanding terbalik dengan nasib para pekerja kampanye yang haknya tertahan selama berbulan-bulan.

Menanggapi gelombang tuntutan dari para buzzer dan pekerja kampanye ini, Kantor Perdana Menteri Israel akhirnya angkat bicara. Pihak pemerintah mengakui adanya masalah administrasi yang cukup serius dalam sistem kontrak kerja di direktorat terkait.

Kendati demikian, otoritas Israel menolak untuk memberikan penjelasan lebih rinci atau menjabarkan solusi atas sengketa pembayaran tersebut. Mereka berdalih bahwa proses hukum saat ini sedang berjalan dan menghormati persidangan yang tengah bergulir di pengadilan.